Pers Rilis,
3 Nov 2026
DPRD DKI Jakarta
Josephine Simanjuntak
DPRD DKI Tanggapi Pengalihan Obligasi Daerah ke Pinjaman PT SMI Rp3,66 Triliun
Jakarta -Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C, Josephine Simanjuntak, menanggapi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan skema usulan rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dengan nilai mencapai Rp3,66 triliun, di luar alokasi penarikan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH).
Josephine Simanjuntak dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI membuka secara transparan skema pembiayaan tersebut sebelum menetapkan alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Legislator PSI ini pada Senin (2/11/226) saat rapat bersama eksekutif yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi.
Josephine menilai, pengalihan skema utang tersebut belum diiringi kejelasan rincian mendasar yang transparan, mulai dari persyaratan, kepastian bunga pinjaman SMI, hingga skema dan kemampuan daerah dalam melunasi kewajiban utang jangka panjang tersebut.
"Yang menjadi pemikiran saya, ketika kita berutang, yang menanggung konsekuensinya adalah masyarakat. Saat ini perihal obligasi belum jelas dan bunga pinjaman SMI juga belum diketahui secara pasti. Padahal, pembiayaan tahun 2027 sangat bergantung pada keputusan ini," tegas Josephine.
Untuk itu, Josephine mendesak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta memaparkan secara menyeluruh persyaratan pinjaman SMI, perbandingan beban biaya, serta kalkulasi simulasi kemampuan bayar keuangan daerah. BPKD juga diminta menyiapkan daftar efisiensi atau pemangkasan belanja jika pinjaman tersebut batal terealisasi atau tidak disetujui.
Di sisi lain, Josephine meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) untuk tidak menggantungkan pembiayaan daerah pada utang belaka. Pemprov diminta aktif mengidentifikasi serta menambal celah kebocoran pendapatan dan memaksimalkan pengelolaan aset daerah sebagai pembiayaan kreatif.
"Saya tidak mau Jakarta berutang terlalu kencang sementara kondisi rakyatnya masih seperti sekarang. Secara makro kondisi Jakarta memang terlihat bagus, tetapi secara mikro masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan," tegasnya.
Ia mencontohkan, masih banyak fasilitas sekolah yang memerlukan rehabilitasi serta layanan puskesmas di tingkat akar rumput yang belum memadai. Kondisi riil masyarakat tersebut dinilai harus menjadi prioritas pertimbangan utama sebelum pemerintah menambah beban fiskal daerah.
Memasuki penetapan postur sementara RAPBD 2027 senilai Rp82,89 triliun, Josephine berharap Pemprov DKI menyajikan data pembiayaan yang terukur dan terencana matang.
"Kita harus jelas. Besok kita harus tahu, uang yang kita dapat seperti apa dan bagaimana pembayarannya. Jangan hanya memperkirakan, sementara kita belum benar-benar mengetahui kondisi keuangan kita yang sebenarnya," pungkasnya.