DPRD DKI Dorong Meteran Air Per Unit di Rumah Susun

Jakarta- Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyampaikan usulan pemasangan meteran air per unit untuk menciptakan keadilan pembayaran bagi penghuni rumah susun. (Foto: ist/PR)


RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Komisi C, Josephine Simanjuntak, mendorong pemasangan meteran air per unit di rumah susun wilayah Jakarta Timur. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Jaya yang biasa disebut PAM Jaya untuk menciptakan sistem pembayaran air yang adil bagi penghuni.


Josephine mengungkapkan, saat ini banyak penghuni rusun tidak mengetahui jumlah pemakaian air masing-masing. Namun, saat pembayaran, biaya air dibebankan secara merata kepada seluruh penghuni.


“Penghuni tidak saling mengetahui berapa pemakaian air masing-masing. Tapi ketika pembayaran, dibebankan sama rata. Ini yang sering menimbulkan persoalan,” ujar Josephine kepada Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arif Nasrudin dalam rapat Komisi C

bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Rabu, 22 April 2026.


Josephine dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini menilai sistem tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi warga rusun. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan meteran air rusun berbasis unit agar setiap penghuni membayar sesuai konsumsi masing-masing.


Menurut Josephine, pemasangan meteran air per unit akan meningkatkan transparansi penggunaan air di lingkungan rusun. Sistem ini juga dinilai dapat mendorong kesadaran warga untuk lebih hemat dalam penggunaan air.


“Kalau dibuat meteran per unit, setiap warga bisa bertanggung jawab atas pemakaiannya sendiri. Jadi tidak ada lagi beban yang tidak adil,” ucapnya.


Selain itu, ia menambahkan bahwa sistem ini berpotensi menekan tunggakan pembayaran air yang selama ini menjadi beban pengelola rusun. Dengan sistem yang lebih transparan, pengelola diharapkan tidak lagi menanggung risiko pembayaran kolektif.


“Saya ingin mengajak warga lebih disiplin. Apa yang digunakan, ada biaya yang harus dibayar sesuai pemakaian,” kata Josephine.

 


Published: 23 Apr 2026 07:59 WIB


Sumber : RRI


Admin

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama