Jakarta, JNcom — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berkurang sekitar 500 ton per hari.
Gerakan pilah sampah yang dicanangkan pada 10 Mei 2026 mulai menunjukkan hasil. Persentase rumah tangga yang memilah sampah meningkat dari 5,31 persen menjadi 23,14 persen.
Pengelolaan sampah organik melalui bank sampah juga meningkat dari 1.046 ton menjadi 1.432 ton.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menilai kondisi tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.
Namun, ia mengingatkan persoalan sampah di Jakarta tetap harus ditangani secara serius. Jika tidak, tumpukan sampah berpotensi semakin meluas dan mengancam kualitas lingkungan serta kehidupan warga.
“Warga Jakarta bakal tidur di atas sampah,” tegas Josephine.
Josephine menilai keberadaan tumpukan sampah liar di sejumlah kawasan sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi terus memburuk apabila tidak segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pesan yang terus ia sampaikan, termasuk saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) pada 15–16 Agustus lalu.
“Saya bicara soal sampah karena kondisinya sudah menumpuk dan menggunung. Kalau sampah terus dibuang di satu tempat tanpa pengelolaan, yang terbentuk adalah bukit sampah, bukan bukit hijau,” ujarnya.
Menurut Josephine, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan fasilitas. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia mengajak warga mulai memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya, terutama dari rumah tangga.
“Warga harus saling mengerti dan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Persoalan ini bukan hanya tugas pemerintah atau DPRD, kita semua harus ikut bertanggung jawab,” katanya.
Meski demikian, Josephine menegaskan beban pengawasan dan pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat. Para pemangku kebijakan juga harus memberikan teladan nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Tidak bisa hanya menuntut warga merapikan sampahnya, sementara pejabatnya sendiri membuang sampah sembarangan. Kita harus bekerja sama,” tambah Josephine.
Sumber: Jurnal Nusantara