 |
| DPRD DKI Josephine Simanjuntak dalam Rapat Komisi C tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin (27/7/2026). |
Jakarta - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, angkat suara mengenai kendala yang dialami masyarakat ketika ingin mengakses bantuan pangan murah.
Hal itu disampaikan Josephine dalam Rapat Komisi C tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin (27/7/2026).
Secara lebih rincinya lagi, ia berpendapat bahwa bantuan pangan yang biasanya diterima oleh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih belum memadai.
“Saya melihat kalau di Jakarta Timur itu warga yang kurang mampu ada banyak. Nah, saya merasa bahwa penebusan pangan melalui KJP yang diberikan kepada anak-anak, terutama di SD (Sekolah Dasar) Negeri itu sudah tidak mencukupi lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Josephine menilai bahwa harga pangan yang dikenakan kepada para warga penerima manfaat juga masih tinggi, alias kemahalan. Sehingga, dengan jatah yang terbatas, warga hanya dapat menerima sedikit dari bantuan tersebut.
“Karena apa, karena dibatasi dengan ketentuan di satu harinya hanya boleh mengambil manfaat sebanyak sekian rupiah saja. Sementara itu, beras yang disediakan oleh Dharma Jaya itu agak tinggi juga menurut saya,” sambungnya.
Josephine menduga kondisi miris yang ia saksikan di Jakarta Timur sejatinya merupakan ‘puncak gunung es’ dari persoalan yang lebih mendalam lagi.
“Saya pikir bukan cuma di Jakarta Timur saja ya. Tapi, di beberapa daerah dan di beberapa wilayah Jakarta pun sama,” katanya.
Demikian, ia mengkhawatirkan pertumbuhan anak-anak yang bisa menjadi tidak optimal karena bantuan makanannya tidak diberikan secara maksimal.
“Saya enggak akan melihat anak-anak itu bisa menjadi hebat,” lanjutnya.
“Karena apa, ketika tangannya ingin makan, orang tuanya terpaksa harus membatasinya. Panganmu, berasmu ini sekian, ikanmu juga sekian saja. Karena orang tuanya keburu panik, anak-anaknya juga akan menjadi semakin lemah mentalnya,” terusnya.
Ia mempertanyakan mengapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Dharma Jaya dan Food Station tidak dapat menyediakan bahan-bahan pangan yang harganya lebih murah lagi.
“Kenapa Food Station tidak bisa menyediakan beras atau bahan-bahan pangan yang lebih murah. Agar anak-anak kita dapat diasuh dengan baik. Kalau pangannya ala kadarnya saja, ya saya tidak berpikir bahwa anak-anak di Jakarta itu bisa tumbuh hebat-hebat ke depannya,” ujarnya.