 |
Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, mengatakan persoalan utama bukan pada kekurangan aturan, melainkan pada pelaksanaan di lapangan.
Ia menilai berbagai kebijakan yang sudah ada belum dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Sebenarnya bukan peraturannya yang kurang. Perda sudah ada, pergub juga sudah ada. Tapi implementasinya yang tidak jalan,” ujar Josephine menulis keterangannya pada Jumat, 3 April 2026.
Ia menjelaskan, DPRD telah membentuk Panitia Khusus atau Pansus Pengelolaan Sampah dalam Rapat Paripurna pada Senin, 30 Maret 2026. Pansus ini bertugas mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sudah berjalan, bukan untuk menambah regulasi baru.
Menurutnya, kejadian penumpukan sampah yang berulang hingga menimbulkan korban jiwa menjadi bukti lemahnya pengelolaan. Ia menilai pemerintah belum serius dalam menjalankan sistem yang telah ditetapkan.
“Kalau aturan itu diterapkan dengan benar, tidak akan terjadi kejadian seperti kemarin. Ini masalahnya pada pelaksanaan, bukan regulasi,” ucapnya.
Josephine yang merupakan anggota komisi C DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Sampah ini juga menyoroti minimnya pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Ia menyebut program seperti bank sampah belum berjalan efektif di tingkat lingkungan warga.
“Warga itu mau mengolah sampah, tapi mereka tidak tahu caranya. Pendampingannya tidak ada. Dari dinas lingkungan hidup juga tidak serius,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik besarnya anggaran sektor lingkungan hidup yang tidak diimbangi hasil di lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Anggaran besar, bahkan per wilayah bisa di atas Rp1 miliar. Tapi keseriusannya tidak terlihat. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.
Ia menyebut program seperti bank sampah belum berjalan efektif di tingkat lingkungan warga.
“Warga itu mau mengolah sampah, tapi mereka tidak tahu caranya. Pendampingannya tidak ada. Dari dinas lingkungan hidup juga tidak serius,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik besarnya anggaran sektor lingkungan hidup yang tidak diimbangi hasil di lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Anggaran besar, bahkan per wilayah bisa di atas Rp1 miliar. Tapi keseriusannya tidak terlihat. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pansus akan fokus mengevaluasi kinerja eksekutif, termasuk kemungkinan pemberian sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan tugas.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan agar kebijakan tidak hanya menjadi formalitas.
“Kalau perlu, ada penindakan terhadap yang tidak menjalankan tugas. Jangan sampai aturan hanya jadi formalitas,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di sektor lingkungan hidup. Menurutnya, pelatihan bagi petugas dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah.
“Kalau kurang tenaga, rekrut. Tapi dilatih dulu. Jangan langsung diturunkan tanpa pemahaman,” ujarnya.
Diketahui, penumpukan sampah setinggi hingga lima meter masih terjadi di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi ini dipicu oleh antrean panjang truk sampah menuju TPST Bantargebang.
“Truk sampah antre panjang di Bantargebang. Akibatnya, di wilayah terjadi penumpukan sampai lima meter. Ini sudah darurat,” kata Josephine.
Sumber: RRI.CO.ID
Published: 04 Apr 2026 09:28 WIB