 |
Jakarta -- Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Komisi C, mendorong pemerintah daerah memiliki basis data mandiri yang lebih responsif terhadap kondisi riil warga.
Desakan ini muncul setelah banyaknya aduan warga terkait belum dibukanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah wilayah Jakarta Timur.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mempertanyakan kinerja Dinas Sosial Jakarta yang dinilai masih bergantung penuh pada DTKS sebagai satu-satunya rujukan penerima bantuan sosial.
"Pak Dinas Sosial, kenapa kita tidak punya database sendiri? Kita yang tahu warga kita, siapa yang harus dapat dan siapa yang tidak," ujar Josephine Simanjuntak dalam Rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta dlm rangka pembahasan pra rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Prov Dki Jakarta Tahun 2027, pada Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, belum dibukanya pendaftaran DTKS berdampak langsung pada siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta lansia yang belum menerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Keluhan itu ia terima saat reses di Jakarta Timur. Sedikitnya 50 lansia berusia di atas 70 tahun mengadu karena belum terdaftar sebagai penerima KLJ.
"Jawaban dari pendamping sosial sama, DTKS belum dibuka," katanya.
Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Di salah satu sekolah terdapat empat siswa yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi KJP karena status DTKS orang tuanya belum terdaftar atau terkendala sistem desil.
Ia menilai ketergantungan penuh pada DTKS membuat banyak warga yang sebenarnya layak sebagai penerima KJP, justru terhambat secara administratif.
"Anak-anak ini butuh pendidikan, lansia butuh jaminan hidup. Jangan sampai mereka hanya diberi harapan tanpa solusi," tegasnya.
[7/3, 16.55] PR: Jakarta -- Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Komisi C, mendorong pemerintah daerah memiliki basis data mandiri yang lebih responsif terhadap kondisi riil warga.
Desakan ini muncul setelah banyaknya aduan warga terkait belum dibukanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah wilayah Jakarta Timur.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mempertanyakan kinerja Dinas Sosial Jakarta yang dinilai masih bergantung penuh pada DTKS sebagai satu-satunya rujukan penerima bantuan sosial.
"Pak Dinas Sosial, kenapa kita tidak punya database sendiri? Kita yang tahu warga kita, siapa yang harus dapat dan siapa yang tidak," ujar Josephine Simanjuntak dalam Rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta dlm rangka pembahasan pra rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Prov Dki Jakarta Tahun 2027, pada Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, belum dibukanya pendaftaran DTKS berdampak langsung pada siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta lansia yang belum menerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Keluhan itu ia terima saat reses di Jakarta Timur. Sedikitnya 50 lansia berusia di atas 70 tahun mengadu karena belum terdaftar sebagai penerima KLJ.
"Jawaban dari pendamping sosial sama, DTKS belum dibuka," katanya.
Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Di salah satu sekolah terdapat empat siswa yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi KJP karena status DTKS orang tuanya belum terdaftar atau terkendala sistem desil.
Ia menilai ketergantungan penuh pada DTKS membuat banyak warga yang sebenarnya layak sebagai penerima KJP, justru terhambat secara administratif.
"Anak-anak ini butuh pendidikan, lansia butuh jaminan hidup. Jangan sampai mereka hanya diberi harapan tanpa solusi," tegasnya.
Ia berharap Dinas Sosial segera membuka pembaruan DTKS dan memperbaiki mekanisme verifikasi agar bantuan sosial pendidikan dan kesejahteraan lansia dapat tepat sasaran.