WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Komisi
C DPRD DKI Jakarta dari
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak menanggapi
soal bantuan sosial (bansos) yang
tidak boleh dipotong.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,
menegaskan bansos tidak boleh dipotong imbas pengurangan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 akibat
pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Mendukung agar bansos-bansos esensial seperti halnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak ikut dipotong,” tegasnya, Kamis (9/10/2025).
"Hal itu penting untuk memastikan
generasi-generasi penerus bangsa di Jakarta bisa terus melanjutkan
pendidikannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa
depan."
Josephine meminta Pramono mengusahakan bansos lainnya seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) juga dipertahankan.
Hal ini menjadi penting, terlebih masyarakat sedang
mengalami kesulitan ekonomi.
“Kalau bisa, kami juga meminta agar Mas Pram memperjuangkan
bansos-bansos lainnya, seperti KLJ supaya tidak terkena potongan. Sebab, ada
banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu dan rentan sangat
membutuhkannya,” jelasnya.
“Terlebih, kita mengetahui bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi
yang salah satunya ditandai oleh lemahnya kemampuan daya beli untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari,” sambungnya.
Khususnya, ini juga menyangkut orang tua dan para lanjut usia yang bisa
dibantu dengan KLJ.
Ia berharap jangan sampai masyarakat rentan kondisinya
semakin sulit dan kembali terlantar.
Saat ini kata Josephine, Jakarta sedang menghadapi pengurangan anggaran secara besar-besaran.
Pengurangan DBH sebesar Rp 15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.
Pramono kata Josephine, telah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan efisiensi, akan tetapi beberapa bansos seperti KJP dan KJMU tidak akan disentuh.
“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu
Jakarta Pintar, KJP, yang dibagikan 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik.
Termasuk kemudian KJMU yang telah dirilis untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya
akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," kata Pramono melalui
Josephine. (m32)
Sumber: Tribunnews.com
Tayang: Kamis, 9 Oktober 2025 11:58 WIB
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Junianto
Hamonangan