Mitra Jakarta - imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana transfer ke daerah (TKD), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut akan melakukan efisiensi anggaran.
Namun demikian, anggaran bansos tidak akan dikurangi. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak mengomentari soal kebijakan Pramono tersebut.
“Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan bansos esensial. Jadi kami mendukung program tersebut tidak dikurangi," tegasnya, Kamis (9/10/2025).
Hal itu agar memperkuat fondasi kemajuan bangsa secara
keseluruhan dari sektor Pendidikan yang merata. Selain itu untuk membuka jalan
menuju masa depan yang lebih cerah bagi setiap siswa.
Josephine meminta Pramono mengusahakan tidak hanya memprioritaskan KJP dan KJMU
namun bansos lainnya seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) juga dipertahankan.
Kata dia, program tersebut sangat penting bagi masyarakat mengingat saat ini
situasi ekonomi yang tengah sulit.
“Banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu dan rentan sangat membutuhkannya. Jadi kami juga meminta agar Mas Pram memperjuangkan bansos-bansos lainnya, seperti KLJ supaya tidak terkena potongam,” jelasnya.
"Apalagi, kita ketahui bersama bahwa saat ini
masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu ditandai dengan lemahnya
kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” lanjut dia.
Dia menambahkan, program KLJ menyangkut orang tua dan para lanjut usia yang
bisa dibantu oleh pemerintah. "Kita berharap jangan sampai masyarakat
rentan kondisinya semakin sulit dan kembali terlantar," pungkasnya. (ZAT)
Sumber : PIKIRAN RAKYAT
Mitra Jakarta - 9 Okt 2025, 20:20 WIB Penulis:
Syahroni Editor: Tim Mitra Jakarta