 |
| foto: istimewa |
JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mengaku akan menagih janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan menambahkan alokasi anggaran program subisidi pangan pada tahun depan.
Hal ini
buntut pengurangan anggaran subisidi pangan yang hanya dialokasikan untuk 10
bulan pertama dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)
tahun 2026.
Pramono
berjanji akan kembali menambahkan anggaran untuk menutupi kebutuhan subsidi
pangan dua bulan selanjutnya dalam masa rancangan perubahan APBD 2026.
"Ada
jaminan enggak, kalau nanti di perubahan APBD benar-benar dimasukkan lagi?
Siapa yang bisa jamin? Enggak ada. Ya paling saya nanti ngotot lagi di APBD
perubahan, di Komisi C. Saya akan tanya lagi, 'mana janji lo?'," kata
Josephine kepada wartawan, Rabu, 26 November.
Penagihan
janji ini, disebut Josephine, berdasar pada kekhawatirannya jika program pangan
murah kelak akan berhenti karena anggaran habis dan Pemprov DKI tak mengalokasikan
penambahan anggaran dalam penyusunan perubahan APBD.
"Disebutnya
didesain untuk 10 bulan di 2026, nanti di APBD Perubahan bakal ditambah. Itu
kan bahasa diplomatis. Artinya tetap ada pemotongan, kan. Dibilangnya tidak ada
pemotongan, hanya diatur 10 bulan. Tapi kalau kita lihat APBD-nya, ya tetap ada
pengurangan. Artinya desain anggaran itu harus benar-benar kita kawal di APBD
Perubahan," cecar Josephine.
Pramono
memproyeksikan Jakarta sebagai kota global di waktu mendatang. Menurut
Josephine, wajah kota global bukan hanya soal kemajuan infrastruktur. Pemprov
DKI juga harus memastikan kesejahteraan warganya dengan menunjang penyaluran
bantuan sosial.
"Saya
melihat persoalan Jakarta sebagai global city itu salah satunya kehidupan
sosialnya. Bagaimana menata kehidupan masyarakat, ketertiban, ekonominya. Itu
jadi PR besar," ujar dia.
Diketahui,
DPRD dan Pemprov DKI mengesahkan Rancangan APBD 2026 dengan nilai Rp81,3
triliun. Angka ini turun dari perencanaan awal akibat adanya pemangkasan dana
bagi hasil sebesar Rp15 triliun dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 November.
Sebelum
disahkan, sejumlah anggota DPRD menyampaikan interupsinya. Mereka memprotes
adanya pengurangan anggaran subsidi pangan pada tahun depan hingga Rp300
miliar.
Merespons
hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim tak akan ada
pemotongan penerimaan subsidi pangan oleh warga penerima manfaat dalam
pelaksanaan program bansos tersebut pada tahun depan.
"Menurut
saya, cara melihat aja yang berbeda. Saya sebagai Gubernur yang bertanggung
jawab untuk ini, saya menyampaikan tidak ada pemotongan subsidi pangan dalam
APBD," ungkap Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 12 November.
Meski
anggaran subsidi pangan dikurangi, Pramono berjanji akan kembali menambah
alokasi anggaran tersebut dalam perubahan APBD tahun 2026 yang dirancang pada
pertengahan tahun depan. Pramono menjamin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
DKI Jakarta akan menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saya
yakin semangat kita sama. Untuk subsidi pangan pasti akan menjad prioritas bagi
kita semua," ungkap Pramono.
Sumber: Voi
Published: 26
November 2025, 13:31