Anggota DPRD DKI Josephine Simanjuntak bersama Fraksi PSI saat doorstop media seusai walk out rapat paripurna Selasa (12/11/2025). Sumber foto: Putri
Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, melakukan walk out dari rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, usai menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemprov DKI yang memangkas anggaran sosial dan program Pangan Murah.
Dalam sidang paripurna itu, Josephine dari Fraksi Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan keberatan terhadap arah kebijakan APBD yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Saya melihat APBD ini agak kurang saya setujui. Sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko, hari ini kita melihat bahwa program pangan murah dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal," tegas Josephine dalam sidang, Selasa (11/11/2025).
Josephine yang duduk sebagai Komisi C DPRD DKI mengungkapkan, berdasarkan hasil reses di lapangan, masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan pangan murah seperti daging dan susu.
Ia menemukan data dari warga bahwa warga sangat memerlukan daging dan susu.
Namun, banyak warga justru terkendala saat mengakses program tersebut.
"Yang tidak dimengerti oleh pemerintah adalah cara masyarakat mengakses pangan murah ini sangat sulit. Itu yang terjadi di lapangan, bukan karena rakyat tidak suka daging atau susu," ujarnya.
Soroti Pemangkasan Dana Sosial dan Kenaikan Dana Hibah
Josephine juga menyoroti penurunan signifikan anggaran dana sosial, sementara dana hibah untuk sejumlah organisasi justru meningkat tajam.
"Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar turun sekitar Rp300 miliar. Sementara dana hibah untuk ormas seperti Forindo dan Pinda justru naik hingga Rp315 miliar. Itu tidak masuk akal," katanya dengan nada tegas.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengoreksi kembali arah kebijakan APBD 2026, agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
"Tolong Pak Gubernur koreksi dengan serius agar sejalan dengan visi Jakarta sejahtera menuju global city seperti yang sering dicanangkan," tambahnya.
Sidang Paripurna Diwarnai Interupsi dan Ketegangan
Suasana rapat paripurna sempat ricuh ketika sejumlah anggota mengajukan interupsi dan meminta proses voting dilakukan sebelum penetapan APBD.
"Pimpinan, interupsi! Kalau ada perbedaan seperti ini, harusnya voting, jangan langsung ketuk palu," teriak salah satu anggota dewan dari kursinya.
Dengan diketuknya palu oleh Ketua DPRD, Khoirudin, maka APBD DKI Jakarta 2026 resmi disahkan dengan nilai Rp81,3 triliun.
Selain Josephine Simanjuntak, juga terlihat walk out antara lain Francine Widjojo, dan Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI, Astrid Kuya dan Bebizie Fatlanay dari Fraksi PAN, Ida Mahmudah dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Setyoko. ***
Sumber: kompasiana. com
Published: 12 November 2025 17:51