Beritamerdekaonline.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mempersiapkan Jakarta Utara menjadi percontohan nasional pengelolaan sampah setelah Jakarta ditunjuk untuk menjalankan rencana strategis tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, menyambut
baik rencana tersebut dan meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan
sosialisasi baik kepada warga maupun pelaku-pelaku usaha di Ibu Kota.
”Kami mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam
menjadikan Jakarta Utara sebagai percontohan dalam pengelolaan sampah di
Jakarta. Kebijakan tersebut harus disertai sosialisasi kepada masyarakat agar
mereka bisa terlibat secara optimal dalam mengatasi masalah sampah yang akut di
ibu kota,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Februari 2025.
Jakarta punya masalah akut dengan sampah. Salah satunya, hal
itu diakibatkan oleh kurangnya tempat pembuangan sampah seperti di Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang telah mencapai kapasitas
maksimal pada tahun 2021 lalu.
Sementara itu, sampah yang dihasilkan oleh ibu kota terus
menggunung. Selama periode 2019-2022, Jakarta menghasilkan 11,25 juta ton
sampah. Sekarang, timbunan sampah yang sudah tinggi itu ditambah dengan 7.500
ton sampah baru setiap harinya.
Josephine menilai keterlibatan warga dalam pengolahan sampah
menjadi penting karena Pemprov DKI Jakarta berencana melibatkan warga dalam
upaya tersebut.
“Pemprov DKI Jakarta ingin mengoptimalkan penggunaan bank
sampah dalam rencananya. Kemudian, mereka juga meminta agar warga memilah
sampah mereka sebelum dikirim ke TPS secara mandiri. Semua itu akan sulit
terwujud kalau warga tidak diberikan sosialisasi hingga menunjukkan sikap
kooperatif dengan Pemprov DKI dalam pelaksanaan rencana ini,” sambungnya.
Menurut Josephine, warga masih perlu dijelaskan perbedaan
jenis-jenis sampah dan mengapa harus dibuang secara terpisah.
“Pemilahan sampah masih jadi masalah. Tidak sedikit warga
masih membuang sampah secara sembarangan meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah
menyediakan tempat pembuangan yang memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Hal
seperti ini masih perlu dijelaskan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.
Tidak lupa, Josephine juga mengingatkan soal penundaan penarikan
retribusi sampah sebelum sosialisasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan
secara memadai.
“Kami juga ingin menyoroti masalah retribusi sampah yang
kemarin sempat menjadi kontroversi. Terkait dengan ini, Pemprov DKI harus
mengencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak terkejut di kemudian hari. Warga
harus mengetahui besarannya terlebih dahulu dan alasan rasional di baliknya,
serta apa keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pembayaran retribusi
tersebut,” katanya.
“Lebih lanjut, apakah ada insentif atau pengurangan
retribusi hingga nol bagi warga yang berhasil mengurangi sampahnya sendiri,”
lanjutnya.
Sembari melakukan sosialisasi, Josephine juga meminta agar
Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesiapan mereka dalam mengolah sampah.
“Pemprov DKI Jakarta juga harus menambah jumlah
tempat-tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya di ruang publik.
Kemudian, mereka juga harus memastikan truk yang tersedia mengakomodasi
keperluan untuk memilah sampah lagi sebelum sampai ke TPS atau TPST,” tegasnya.
Ia berharap bahwa kolaborasi antara warga dan Pemprov DKI
Jakarta bisa mengurangi dampak limbah dengan mengolah sebanyak mungkin sampah
yang bisa didaur ulang.
“Semoga dengan bergotong royong, Pemprov dan warga DKI
Jakarta bisa mengatasi permasalahan sampah di Jakarta secara lebih optimal
lagi,” pungkasnya. (@ms)
SUMBER: BERITAMERDEKAONLINE.COM